12 ribu orang teken petisi tolak pembangunan pltu jawa 9 & 10 jakarta, cnn indonesia -- sebanyak 12.815 orang meneken petisi daring yang diinisiasi lembaga swadaya masyarakat lingkungan yang tergabung dalam koalisi bersihkan indonesia untuk menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) jawa 9 dan 10 di suralaya, banten dan meminta proyek ini dihentikan. Puluhan ribu tanda tangan di laman change.org itu merupakan catatan hingga pukul 18.30 wib pada rabu (24/3). Jumlah ini diperkirakan bakal terus bertambah seiring waktu hingga target penggagas petisi mencapai 15 ribu dukungan. "melalui petisi ini, kami meminta presiden joko widodo, dirut pln (zulkifli zaini), menteri koordinator bidang perekonomian ri (airlangga hartarto), pt indo raya tenaga (special purpose company untuk proyek pltu 9-10) menghentikan pembangunan pltu jawa 9 & 10," tulis petisi bertajuk "tolak pembangunan pltu 9 & 10, selamatkan banten dari ancaman debu beracun" di laman change.org, rabu (24/3).

#div-gpt-ad-1589439603493-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } dalam petisi, bersihkan indonesia mengkritik upaya pemerintah indonesia yang terus mendorong pembangunan pltu meskipun pulau jawa dan bali sudah kelebihan 41 persen suplai listrik. Koalisi itu juga khawatir pltu yang bakal dibangun di pantai salira, serang itu bakal menghilangkan fungsi pantai sebagai ruang publik dan mengganggu sumber ekonomi masyarakat setempat. Direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) dki jakarta tubagus soleh ahmadi yang juga perwakilan bersihkan indonesia mengungkapkan penolakan datang bukan hanya dari warga setempat, melainkan juga kelompok masyarakat peduli lingkungan. "penambahan pltu baru ini mengabaikan fakta-fakta bahwa dunia sudah mengalami darurat krisis iklim.

Ketika banyak negara meninggalkan batu bara dan beralih ke energi baru terbarukan, indonesia malah menambah pltu baru," tutur tubagus soleh ketika dihubungi cnnindonesia.com. Pria yang akrab disapa bagus itu mengatakan ada pula banyak faktor lain yang membuat masyarakat setempat enggan wilayahnya diduduki pltu baru. Utamanya terkait dampak kesehatan dan polusi udara. Masyarakat banten, menurut bagus, sudah sering mengeluhkan dampak polusi udara akibat aktivitas pltu.

Kata dia, warga khawatir pembangunan pltu baru justru bakal memperparah polusi. Selain itu, dia juga menyoroti sikap pemerintah provinsi banten yang dinilai tidak transparan mengungkap analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) serta izin lingkungan pembangunan pltu jawa 9 dan 10. "kita coba akses izin lingkungannya, itu dibilang itu bukan dokumen publik. Gimana logika berpikirnya, orang dampaknya meluas ke publik kok.

Amdal dan izin lingkungannya malah nggak bisa dibuka ke publik," tambah dia. Sebelumnya, walhi sempat menggugat izin lingkungan pembangunan pltu jawa 9 dan 10 ke pengadilan tata usaha negara serang pada november 2020. Gugatan dilayangkan terhadap surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten nomor: 570/2/ilh.dpmptsp/iii/2017 tentang pemberian izin lingkungan kepada pt. Indonesia power rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) suralaya unit 9 - 10 (2 x 1.000 mw) beserta fasilitas penunjangnya di kelurahan suralaya kecamatan pulomerak kota cilegon provinsi banten.

Namun, bagus bercerita, di tengah gugatan pemprov banten justru membuat izin lingkungan baru. Izin ini yang kemudian belum bisa diakses walhi jakarta hingga sekarang. Cnnindonesia.com berupaya mengkonfirmasi perkara izin lingkungan pltu jawa 9 dan 10 ke kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten mahdani, tapi belum mendapat jawaban. Semenjak presiden joko widodo meresmikan pembangunan pltu jawa 9 dan 10 melalui peletakan batu pertama pada oktober 2017, proyek yang turut dibiayai lembaga keuangan korea selatan itu menuai pelbagai kritik dari aktivis lingkungan.