2030, menkeu yakin bisa cetak 500 ribu eksportir baru jakarta, investor.id -menteri keuangan sri mulyani indrawati optimistis indonesia mampu mencetak 500 ribu eksportir baru pada 2030. Pasalnya, pemerintah terus memberikan berbagai kebijakan, kemudahan, dan insentif untuk sektor eksportir. Ekspor merupakan gambaran dari kegiatan perekonomian suatu negara dan turunan dari berbagai skill, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya indonesia. Sri mulyani mengatakan, untuk mendorong ekspor di suatu negara tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mewujudkannya.

"perhatian pemerintah berupa perbaikan iklim investasi, produktivitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia (sdm) jelas pondasi yang tepat dan penting dan dengan complement yang dilaksanakan untuk tingkatkan daya saing , kita berharap akan mampu bangun indonesia berdaya saing. Saya optimis 500 ribu eksportir baru akan tercipta sesuai harapan pada 2030 mendatang," kata dia dalam webinar memacu ekspor ukm, selasa (20/4). Dia berharap pengusaha ekspor dapat lebih terintegrasi dan bersinergi serta saling mendukung. Kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil menengah juga penting untuk membentuk mata rantai penunjang ekspor yang tangguh.

Sementara itu, dari segi kebijakan, bendahara negara mengatakan pemerintah telah memberikan kebijakan besar berupa penerbitan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Aturan ini berupaya untuk memperbaiki iklim dan perizinan investasi melalui berbagai kemudahan dan insentif. Kemudahan yang diberikan antara lain, penyederhanaan administrasi izin ekspor, usaha, industri, hingga perdagangan. Lalu, sertifikasi halal yang ditanggung pemerintah bagi umkm, pendampingan dan pelatihan usaha, memberikan akses pembiayaan, penambahan anggaran untuk bidang riset usaha, hingga insentif perpajakan dan promosi produk di pasar.

Untuk mendukung umkm bangkit, kata menkeu, pemerintah mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk umkm dan korporasi hingga rp 184,83 triliun. Selain itu masih ada pemberian insentif usaha dalam bentuk berbagai kemudahan dan pengurangan beban perpajakan yang mencapai rp 58,46 triliun. “menggambarkan pemihakan pemerintah kepada umkm. Beberapa insentif perpajakan tersebut misalnya pajak penghasilan (pph) pasal 21 ditanggung pemerintah (dtp), pembebasan pph pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (ppn) dipercepat, pengurangan angsuran pph pasal 25, serta pph final untuk umkm dtp hanya sebesar 0,50%," tegas dia.

Selain itu, pemerintah juga membangun berbagai pusat logistik berikat (plb) hingga batam logistics ecosystem (ble). Tak ketinggalan, ada pula lembaga pembiayaan ekspor impor (lpei). "dengan ini semua, saya berharap bisa memperkuat ekspor dan ekonomi indonesia, asal kita tidak mudah menyerah, saya percaya kita bisa masuk dan berkompetisi di pasar internasional," tutur dia. Editor : tri listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id).