5 populer ekonomi: defisit anggaran berpotensi melebar hingga produk halal diharap bersaing di kancah global jakarta: sejumlah berita ekonomi pada rabu, 26 mei, terpantau menjadi perhatian para pembaca medcom.id. Berita itu mulai dari defisit anggaran bisa melebar karena penerimaan negara belum normal, kemenperin bidik produk halal indonesia bisa bersaing di kancah global, hingga sumbangan pnbp esdm capai rp55,11 triliun. Berikut rangkuman berita selengkapnya: 1. Kuartal i, sumbangan pnbp sektor esdm capai rp55,11 triliun kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) mencatat realisasi pendapatan negara bukan pajak (pnbp) di sektor esdm pada kuartal 1-2021 mencapai rp55,11 triliun.

Kontribusi bagi penerimaan negara ini dinilai cukup besar di tengah pandemi covid-19. Baca berita selengkapnya di sini 2. Kemenperin bidik produk halal ri bersaing di kancah global kementerian perindustrian (kemenperin) mendorong pengembangan industri halal dan fesyen muslim agar memiliki daya saing di kancah global. Hal ini seiring tumbuh dan berkembangnya industri halal di tanah air.

Baca berita selengkapnya di sini 3. Penerimaan pajak belum normal, defisit anggaran bisa melebar kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2021 hingga akhir april 2021 sebesar rp138,1 triliun. Defisit ini dinilai akibat belum normalnya penerimaan negara khususnya perpajakan. Baca berita selengkapnya di sini 4.

Dorongan tiongkok untuk yuan digital berpotensi tingkatkan permintaan cryptocurrency direktur pelaksana strategi fx untuk manajemen aset bk boris schlossberg mengatakan kontrol absolut tiongkok atas mata uang digitalnya akan mendorong lebih banyak permintaan untuk cryptocurrency. Meski demikian, para investor harus tetap berhati-hati dengan cryptocurrency karena harganya tidak stabil. Baca berita selengkapnya di sini 5. Realisasi belanja kemenkes paling besar untuk vaksin dan penanganan covid-19 kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat realisasi belanja kementerian kesehatan (kemenkes) merupakan yang paling besar dibandingkan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya.