Ancaman utang bagi generasi mendatang jakarta - jumlah utang pemerintah pusat kian mengkhawatirkan. Hingga februari 2021, total utang pemerintah mencapai rp 6.361,02 triliun atau setara dengan 41,1 persen dari produk domestik bruto (pdb). Jumlah tersebut melonjak drastis dari posisi januari 2020 yang sebesar rp 4.817 triliun atau 30,21 persen dari pdb. Ekonom dari institute for development of economics and finance (indef), bhima yudhistira adhinegara, menuturkan porsi kenaikan utang yang besar sejatinya wajar terjadi di tengah pandemi dan krisis yang berkepanjangan.

Namun utang indonesia tercatat telah meningkat sejak sebelum pandemi covid-19. “pandemi tidak lagi bisa menjadi alasan. Fenomena gali lubang tutup lubang semakin dalam akibat pengelolaan utang yang ceroboh,” ujarnya kepada tempo , kemarin. Menurut bhima, jika utang terus menumpuk, indonesia berpotensi terjebak dalam situasi debt overhang.

Situasi ini terjadi ketika jumlah utang semakin besar, namun sumber pembayaran utang yang tersedia tidak mencukupi. “jadi, utang justru berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi, alih-alih sebagai pengungkit.” walhasil, pertumbuhan ekonomi bakal sulit kembali ke jalur positif. Risiko jangka panjang utang yang menumpuk tak bisa dipandang dengan sebelah mata. Bhima berujar, tekanan utang dapat mengorbankan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi generasi mendatang.

“anggaran untuk pendidikan atau perlindungan sosial bisa dikorbankan karena ada kebutuhan untuk membayar bunga utang dan pokoknya.” pembangunan infrastruktur di jakarta, 5 februari 2021. Tempo/tony hartawan ekonom dari center of reform on economics indonesia, yusuf rendy manilet, menuturkan kebiasaan berutang juga bakal membebani generasi mendatang, karena pemerintah dituntut mendorong sumber-sumber penerimaan pajak. “efeknya adalah pada pengejaran pajak warga negara akan lebih gencar,” ucapnya. Masyarakat di masa mendatang harus bersama-sama menanggung beban utang tersebut, dan pada akhirnya menggerus pendapatan serta anggaran konsumsi.

“padahal konsumsi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sehingga risiko utang dalam jangka panjang ini perlu menjadi perhatian.” ekonom senior indef, didik j. Rachbini, mengungkapkan, jika kondisi saat ini berlanjut, pada akhir periode pemerintahan presiden joko widodo, tingkat utang pemerintah diproyeksikan menembus rp 10 ribu triliun. “ini menghitung pertambahan utang pemerintah dan bumn yang saat ini totalnya sekitar rp 8.500 triliun,” ujarnya. Sebagai perbandingan, pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono meninggalkan utang sebesar rp 2.700 triliun.

Menteri keuangan sri mulyani indrawati sebelumnya berujar, hingga akhir februari 2021 pemerintah telah menarik utang sebesar rp 273 triliun. Angka tersebut meningkat 135,4 persen dibanding februari 2020 yang sebesar rp 116 triliun. Menteri menyebutkan, realisasi utang tersebut sejalan dengan pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 yang ditetapkan sebesar 5,7 persen atau rp 1.006,4 triliun. “penerbitan surat berharga negara (sbn) melonjak secara neto hingga rp 271,4 triliun,” katanya.

Mayoritas pembiayaan apbn selama ini memang banyak bersumber dari sbn dibanding sumber-sumber lainnya. “kami melihat ini masih on the track , meski dari sisi volatilitas pasar (sbn) harus terus dijaga,” katanya. Menteri keuangan ri sri mulyani di kompleks gedung mpr/dpr/dpd, senayan, jakarta, 2019. Tempo/tony hartawan direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko kementerian keuangan, luky alfirman, menuturkan total sbn yang diterbitkan dengan denominasi rupiah berjumlah rp 4.235,55 triliun atau setara dengan 66,59 persen dari total utang.

Sedangkan nilai sbn valuta asing mencapai rp 1.263,08 triliun. Sementara itu, total pinjaman pemerintah saat ini berjumlah rp 862,38 triliun, di mana hanya rp 12,51 triliun yang berasal dari pinjaman dalam negeri. Secara rinci, sebesar rp 331,64 triliun diperoleh dari pinjaman bilateral, rp 473,4 triliun dari lembaga multilateral, dan rp 45,31 triliun dari bank komersial. Ghoida rahmah.