Bpk endus transparansi dana pen bisnis.com , jakarta – badan pemeriksa keuangan (bpk) mempersoalkan trans­paransi pe­nge­lolaan dana pe­nanganan pan­demi covid-19 yang dimuat dalam program pe­mu­lihan eko­no­mi nasional (pen). Wakil ketua bpk agus jo­ko pramono mengungkapkan efek­tivitas, tran­s­paransi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara da­lam kondisi da­rurat pandemi covid-19 tidak se­penuhnya tercapai. “bpk berharap per­tumbuhan eko­nomi pa­da se­mester be­r­ikut­nya menjadi lebih baik dan pemerintah serta apip [aparat pengawas internal pe­merintah] tetap menjaga kapa­sitas untuk dapat me­mitigasi risiko yang ada di masa pandemi ini,” kata dia dalam ke­terangan bpk yang dikutip bisnis , minggu (30/5). Menurutnya, bpk mela­kukan kajian tentang dampak dari pandemi covid-19 terhadap pe­ngelolaan ke­uangan negara.

Ke­mudian, bpk juga memitigasi risiko yang muncul akibat pandemi covid-19. “kami te­tap la­ku­kan peme­rik­saan, karena pe­me­riksaan bagian dari tanggung ja­wab bpk seba­gai institusi yang meng­awasi pe­laksanaan pe­ngelolaan ke­uang­an negara.” kepala badan peng­awasan ke­uangan dan pem­bangunan (bpkp) muhammad yu­suf ateh me­nam­­bah­­kan, efek­tivi­­tas program pe­­merintah ber­gan­­tung pada pe­ren­canaan dan penganggaran. Menurutnya, program, kegiatan dan belanja pe­merintah harus dirancang de­ngan baik dan jelas ukur­­an keber­ha­­sil­an­nya. “kami siap men­g­awal peningkatan kua­litas dan inte­grasi basis data guna mendorong ke­­­tepatan dan kece­­­patan program pe­­merintah, me­lalui labo­ratorium data forensik yang telah kami kem­bangkan,” katanya..