Hong kong bekukan aset taipan media jimmy lai jakarta - hong kong akan membekukan aset taipan media dan aktivis pro-demokrasi jimmy lai berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang mengundang kontroversi. Langkah terbaru ini dinilai untuk menindak salah satu tokoh oposisi terkemuka kota itu. Menteri keamanan hong kong john lee mengeluarkan pemberitahuan untuk membekukan semua saham next digital yang dimiliki lai, dan rekening bank lokal dari tiga perusahaan miliknya, deikian pernyataan pemerintah yang dikeluarkan jumat malam seperti dilansir independent.ie, sabtu (15/5). Lai, 73, mengundurkan diri sebagai ketua kelompok media pada desember tahun lalu menjelang sidang penjaminan atas dirinya.

Sejak beijing memberlakukan undang-undang tersebut tahun lalu, pemerintah di hong kong telah mendiskualifikasi anggota parlemen, menunda pemilihan parlemen dan menuntut atau memenjarakan puluhan politisi pro-demokrasi. Jimmy lai baru-baru ini dijatuhi hukuman 14 bulan penjara karena menghadiri protes yang tidak sah, dan didakwa dengan lebih banyak pelanggaran keamanan nasional. Ini menandai pertama kalinya pihak berwenang menggunakan undang-undang keamanan untuk membekukan saham pemegang saham besar perusahaan yang terdaftar di bursa saham, sebuah langkah yang kemungkinan akan menimbulkan sentimen negatif bagi investor di pusat keuangan asia tersebut. Lebih dari 40% anggota yang disurvei oleh kamar dagang amerika di hong kong mengatakan, mereka mungkin akan meninggalkan hong kong, terkait kekhawatiran komunitas bisnis atas undang-undang keamanan dan penanganan pemerintah terhadap covid-19.

"tidak puas hanya memenjarakan para pengkritiknya, beijing bertekad untuk menghancurkan jimmy lai, yang satu-satunya kejahatannya adalah mempromosikan demokrasi secara damai di hong kong," kata maya wang, peneliti senior china di human rights watch. Jimmy lai adalah salah satu yang paling menonjol di antara juru kampanye demokrasi hong kong yang menghadapi banyak dakwaan karena menantang cengkeraman beijing yang semakin ketat di hong kong. Sementara para pengacara dan aktivis mengatakannya sebagai banjir proses hukum yang dirancang untuk mencegah orang lain mengorganisir demonstrasi dan mengkritik beijing. Menteri keuangan paul chan mengatakan pada bulan april lalu bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menangani "setiap kegiatan pembiayaan yang dapat melanggar undang-undang keamanan nasional, memastikan sistem keuangan hong kong tidak akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional".