Ingatkan soal peran oposisi dan kritik, pengamat: pemerintahan otoriter tidak demokratis pikiran rakyat – istilah kritik sempat mencuri perhatian hingga mengundang beragam komentar dari warganet serta sejumlah pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap pemerintahan dan negara. Istilah kritik jadi kian panas lantaran berhubungan dengan pemerintahan presiden joko widodo (jokowi). Banyak kritikan yang dilayangkan kepada presiden jokowi dan juga kabinetnya terkait gaya kepemimpinan sehingga sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial. Merespon hal tersebut, menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) mahfud md menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran yang disampaikan masyarakat.

Selain itu, pengamat politik dari sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik (stisip) setia budhi rangkasbitung harist hijrah wicaksana menyatakan bahwa peran oposisi sangat penting untuk mencegah pemerintahan yang otoriter. “pemerintahan otoriter itu tentu pemerintahan yang tidak demokratis,” kata ketua stisip setia budhi rangkasbitung harist hijrah wicaksana yang dikutip pikiran-rakyat.com dari antara, minggu, 28 maret 2021. Menurutnya, pemerintahan presiden joko widodo (jokowi) periode kedua 2019-2024 dinilai semakin kuat karena didukung 80 persen partai koalisi. Kekuatan partai koalisi tersebut, tentunya bagi jokowi dapat memanfaatkan momentum ini, sehingga dalam mengambil keputusan di parlemen berjalan dengan baik.