Mendorong perbankan tingkatkan porsi pembiayaan jakarta - menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah teten masduki berujar proporsi kredit perbankan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ( umkm ) masih rendah, yaitu rata-rata 19,7 persen. Hal ini terjadi karena perbankan masih menerapkan skema konvensional yang mensyaratkan kolateral atau agunan. Syarat tersebut sangat sulit dijangkau oleh umkm. "karena itu, presiden (joko widodo) meminta dilakukan kajian dan perubahan.

Pertama, porsi kredit perbankan untuk umkm dinaikkan," tutur teten kepada tempo dalam wawancara ini budi, beberapa waktu lalu. Menurut dia, porsi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro saat ini masih kalah dibanding di beberapa negara lain. Ia menyebutkan, porsi kredit umkm di singapura saja sudah mencapai 38 persen dan di thailand 51 persen. Kemudian, porsi kredit umkm malaysia sudah mencapai 50 persen, korea selatan 83 persen, dan jepang 66 persen.

"saya sudah sampai ke tingkat teknis bicara dengan bank indonesia, otoritas jasa keuangan (ojk), untuk mendorong agar porsi pembiayaan bisa 30 persen pada 2024," ujar teten. Menteri koperasi dan usaha kecil menengah, teten masduki. Tempo/m taufan rengganis selain pembiayaan, teten mengatakan, untuk menciptakan pengusaha baru dari yang sudah ada juga membutuhkan modal ventura atau seed capital. Selain akses pembiayaan, umkm membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, dari perencanaan bisnis, pengembangan produk, hingga pemasaran.

Model tersebut, ujar teten, sudah dilakukan di banyak negara, seperti vietnam, korea, thailand, dan malaysia. Teten menyebutkan, persentase wirausaha yang ada di dalam negeri saat ini masih relatif rendah, yaitu 3,47 persen dari total usaha yang ada. Padahal, kata teten, untuk menjadi negara maju, setidaknya harus ada wirausaha sebanyak 4 persen. Ia mengatakan rasio wirausaha di singapura saja sudah 8,5 persen dengan jumlah penduduk kurang dari 5 juta.

Teten menjamin peningkatan porsi pembiayaan bagi umkm tidak akan meningkatkan risiko bagi perbankan. Untuk mendorong target 30 persen pembiayaan itu, pemerintah bakal mengkurasi mana saja umkm yang unggul yang bisa didorong masuk menjadi nasabah. "kami harus proaktif untuk mencari umkm mana yang perlu diberi pinjaman untuk modal, investasi, selain modal kerja untuk mengembangkan kapasitas usaha," kata teten. Potensi pembiayaan umkm juga datang dari holding ultramikro.

Menteri badan usaha milik negara (bumn) erick thohir memastikan rencana holding ultramikro menyalurkan pembiayaan telah memperoleh dukungan dari sejumlah lembaga keuangan. Holding ini akan mengintegrasikan tiga perusahaan pelat merah, yakni pt pegadaian (persero), pt bank bri (persero) tbk, dan pt permodalan nasional madani (pnm). Rencana holding ultramikro diklaim bakal menjadi solusi bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dari sisi pembiayaan, akses pasar, dan infrastruktur. Strategi ini sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil agar naik kelas ke level menengah.

Pembuatan celengan boneka berbahan gypsum di kalimalang, jakarta, 14 oktober 2020. Tempo/tony hartawan ketua umum asosiasi umkm indonesia (akumindo), ikhsan ingratubun, mengatakan pemerintah biasanya berfokus pada kebijakan fiskal. Adapun perbankan berada di bawah kebijakan moneter. "urusan perbankan itu punya aturan dan kaidah.

Boleh kasih kredit, tapi untuk umkm yang bisa bayar," ujar ikhsan. Kalaupun ada bank pemerintah, dalam praktik, penyalurannya tetap pilih-pilih. Ikhsan berharap rencana pembentukan holding ultramikro tiga bumn di bawah bri bisa mendorong umkm mendapatkan akses pembiayaan. "semua usaha mikro yang non-bankable diharapkan ada pinjaman cepat, misalnya senilai rp 5-10 juta tanpa agunan dan bunga murah," ujar ikhsan.

Itu juga bisa menjadi upaya scaling-up umkm. Ketua umum asosiasi industri, usaha mikro, kecil, dan menengah indonesia (akumandiri), hermawati setyorinny, mengatakan pendampingan menjadi hal terpenting selain akses pembiayaan. Menurut dia, pendampingan bisa mengajak turut serta asosiasi atau organisasi yang benar benar mempunyai pengetahuan dalam hal pendampingan dan keanggotaan. Ia menyambut baik langkah pemerintah menaikkan porsi pembiayaan umkm di perbankan, termasuk dengan persyaratan yang lebih mudah.

Sejauh ini, ujar dia, asosiasi telah bekerja sama dengan bni dalam membantu umkm untuk akses permodalan disertai pendampingan. Peneliti dari institute for development of economics and finance (indef), bhima yudhistira adhinegara, menyebutkan permodalan memang masih menjadi tantangan bagi pelaku umkm. Menurut dia, bunga kredit umkm di tanah air masih relatif mahal dibanding di negara tetangga, yaitu sekitar 15-25 persen, bergantung pada lembaga keuangan ataupun profil risikonya. Bhima berujar, pembiayaan memang penting bagi pelaku umkm , namun harus diimbangi juga dengan pendampingan atau mentoring dari perbankan.

Termasuk pemberian layanan non-finansial bagi debitor. " coaching bisa dilakukan, misalnya, untuk membuka peluang pasar," ujar bhima. "jadi, pembiayaan penting, bunga rendah juga penting. Budi setyarso | francisca rosana | larissa.