Paguyuban staf kelurahan kota serang keluhkan honor sudah tiga bulan belum dibayar kota serang, biem.co — paguyuban staf honorer kelurahan (pshk) kota serang mengeluhkan gajinya selama januari hingga saat ini belum dibayar. Ketua pshk kota serang, sapta mulyana mengatakan, dirinya sudah melakukan pengajuan ke kecamatan beberapa waktu lalu, tetapi belum juga ada informasi pencairan honor. “sampai detik ini honor belum keluar, katanya bermasalah pada sistem. Pengajuan dari kelurahan-kelurahan ke kecamatan itu sudah kami lakukan.

Tapi sampai sekarang belum ada jawaban, termasuk dari bpkad,” ujarnya, rabu (24/3/2021). Menurutnya, sebanyak 371 tenaga honorer yang berasal dari 67 kelurahan di enam kecamatan tersebut sangat mengharapkan sekali honor itu segera dibayarkan. “iya, karena kami sangat menunggu sekali. Apalagi keadaan covid-19 begini, tentu sangat berarti bagi kami.

Mudah-mudahan secepatnya bisa keluar, apalagi sampai tiga bulan seperti ini,” tuturnya. Sampai saat ini, sapta menjelaskan belum ada kepastian kapan honor mereka akan cair dan dibagikan. Sebab, baik dari kelurahan, kecamatan, hingga badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) belum memberikan kepastian. “belum ada, mungkin bisa besok, atau besoknya, terus besoknya lagi.

Atau bisa juga nanti di bulan april, karena sampai sekarang belum ada (kepastian),” ujar dia. Para honorer se-kota serang, dikatakan dia, sudah mengeluh sejak beberapa waktu lalu. Banyak yang menanyakan kapan honor mereka akan turun, karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. “iya, di grup whatsapp pun ramai pada nanyain (honor) kapan turun.

Mereka sangat berharap sekali,” ucapnya. Sapta mewakili para anggota tenaga honorer tingkat kelurahan se-kota serang pun berharap honor mereka dapat segera turun. “mudah-mudahan saja akhir maret atau maksimal awal april. Karena banyak yang membutuhkan, banyak yang berharap,” tuturnya.

Namun, apabila hingga awal april honor mereka tak kunjung turun, maka para tenaga honorer akan mendatangi pemerintah kota (pemkot) serang untuk melakukan audiensi. “audiensi dulu, kami ingin menanyakan kepada pihak terkait, kepada koordinator kecamatan, dan tingkat kecamatan lainnya. Jadi, kami mendesak agar segera dikeluarkan, karena ini menghambat perekonomian, uang saku kami,” tandasnya. (as).