Target pertumbuhan 5,8 persen, fraksi pkb: over-estimate! bisnis.com, jakarta - para anggota fraksi dewan perwakilan rakyat (dpr) ri hari ini membacakan pandangan mereka terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (kem ppkf) dari pemerintah. Salah satu yang kerap dibahas dan ditanggapi adalah target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb) dpr ri menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi di 2022 sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (kem ppkf) dari pemerintah, masih over-estimate atau terlalu optimistis. Anggota dpr rif-pkb ratna juwita sari dalam paparan pandangan fraksi saat sidang paripurna menyebutkan target pertumbuhan ekonomi 2022 dari pemerintah di kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen masih over-estimate.

"fpkb memandang bahwa besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 hanya dapat tercapai pada batas bawah antara 5,2-5,4 persen dengan didukung oleh perbaikan laju konsumsi rumah tangga dan positifnya laju investasi/pmtb," jelasnya pada rapat paripurna pembacaan pandangan fraksi-fraksi terhadap kem ppkf di kompleks parlemen, selasa (25/5/2021). Berbeda dengan pkb, fraksi partai nasdem menganggap bahwa besaran target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2 sampai 5,8 persen sudah cukup realistis. Menurut anggota dpr ri f-nasdem willy aditya, hal tersebut karena target yang ditetapkan pemerintah tidak jauh berbeda dengan prediksi dari beberapa lembaga internasional. "adb misalnya memprediksi pertumbuhan indonesia akan mencapai 5 persen pada tahun 2022.

Senada dengan adb, morgan stanley juga memperkirakan pdb ri akan tumbuh 5,4 persen," jelasnya pada pembacaan pandangan fraksi. Meski begitu, nasdem mengingatkan bahwa target tersebut sangat bergantung pada kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi terutama dalam membangun keprcayaan pelaku usaha untuk terus berekspansi. Adapun, rapat paripurna hari ini dipimpin oleh wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad dan diikuti oleh 121 anggota secara fisik, dan 220 anggota secara virtual. Menteri keuangan sri mulyani indrawati dan menteri perencanaan pembangunan nasional (ppn) atau kepala bappenas suharso monoarfa juga turut hadir dalam rapat tersebut.