Nasionalisme vaksin, ironi di masa pandemi jakarta, cnn indonesia -- organisasi kesehatan dunia (who) jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya dalam masa pandemi tidak terjadi kesenjangan dan diskriminasi vaksin virus corona (covid-19). Mereka mengistilahkan hal itu dengan sebutan nasionalisme vaksin. Nasionalisme vaksin adalah kondisi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warganya negaranya sendiri.bak kompetisi, negara-negara besar seperti rusia, china, inggris, australia berlomba-lomba menemukan vaksin virus corona di masa pandemi. Hal ini pun memicu kekhawatiran akan "nasionalisme vaksin", yang disebut justru akan memperburuk situasi pandemi covid-19.

Presiden republik indonesia, joko widodo, meminta seluruh negara menjaga pemerataan vaksin corona di masa pandemi. #div-gpt-ad-1577361751308-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } menteri luar negeri ri, retno marsudi, kapasitas produksi vaksin harus digandakan karena kebutuhan, tetapi tidak boleh dikuasai pihak tertentu. "ini berarti tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin," kata retno. Retno juga mengusulkan indonesia menjadi atau pusat produksi vaksin covid-19 di asia tenggara.

Usulan itu disampaikan retno saat negara-negara produsen vaksin menerapkan pembatasan dan larangan ekspor dengan alasan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pembatasan itu berpengaruh terhadap laju rantai pasok penyedia vaksin bagi dunia. Lembaga covid-19 vaccines global access (covax) yang mengkampanyekan kesetaraan akses vaksin covid-19 secara global, juga kekurangan dosis vaksin. Saat ini mitra covax, termasuk who, koalisi untuk inovasi kesiapsiagaan epidemi, dan gavi, aliansi vaksin - sedang menjalankan sejumlah strategi untuk mengejar pemerataan vaksin sekaligus mempercepat produksi dan pasokan vaksin.

Mereka terus mencari sumbangan dari negara-negara yang kelebihan pasokan vaksin. Hal itu dilakukan untuk mengurai benang kusut pandemi virus flu jenis baru yang telah menewaskan hampir tiga juta orang di seluruh dunia. Ketimpangan ketersediaan vaksin covid-19 menjadi masalah serius. Who mencatat 87 persen distribusi vaksin covid-19 dikuasai negara-negara kaya.

Mengutip laporan cnbc, sekitar 700 juta vaksin didistribusikan ke seluruh dunia. Namun, hanya negara-negara dengan pendapatan domestik bruto (pdb) tinggi-menengah berada di urutan teratas daftar penerima vaksin. Artinya, satu dari empat orang di negara menengah hingga kaya dipastikan mendapat vaksin. Sementara di negara miskin hanya satu dari 500 orang yang menjalani vaksinasi covid-19.

Sampai saat ini memang tidak ada paksaan atau ganjaran apapun bagi negara-negara yang menumpuk vaksin atau menyerobot daftar antrean. Yang ada hanya beban moral karena mereka enggan berbagi dengan negara berkembang atau miskin. "kebijakan apapun yang menghalangi untuk mendapatkan vaksin maka akan menyulitkan kita mengendalikan pandemi atau mencegah kemunculan varian mutasi virus," kata penasihat senior untuk dirjen who, bruce aylward seperti dikutip dari anadolu agency. Sementara itu, menurut direktur eksekutif yayasan asia-selandia baru, simon draper, sebagian negara terlihat memanfaatkan vaksin sebagai alat diplomasi untuk mempengaruhi negara lain.

Apalagi setiap pemerintah di masa pandemi dituntut bergerak cepat untuk melindungi rakyat. Maka tidak heran semua negara berlomba-lomba mendapatkan vaksin sesuai kebutuhan warga negara. "ironi yang terlihat adalah covid-19 mengajarkan kita banyak hal, salah satunya tentang bagaimana kita satu sama lain saling membutuhkan di dunia. Dan hal itu juga memperlihatkan sisi keuntungan dan kerugian.

Negara-negara yang memilih bersikap mendahulukan kepentingan masing-masing memang bisa dipahami secara politik, tetapi tidak akan dikenang baik dalam sejarah," kata simon seperti dikutip stuff.co.nz. "menjadi saling terkait satu sama lain tidak hanya membuat kita harus melindungi wilayah, tetapi juga membawa inovasi, teknologi, permintaan, pasokan, rasa ingin tahu serta saling memahami," lanjut simon. Walau pada januari who menyatakan akses mendapat vaksin sangat terbuka, tetapi sejumlah negara dan produsen mengutamakan kesepakatan bilateral, menaikkan harga hingga menyerobot antrean. "walau vaksin membawa harapan, hal itu tetap memperlihatkan ketimpangan antara negara kaya dan miskin," ujar direktur jenderal who, tedros adhanom ghebreyesus.