Pemerintah didesak minta maaf atas carut marut darurat covid jakarta, cnn indonesia -- koalisi warga laporcovid-19 meminta pemerintah mengakui bahwa saat ini kondisi penyebaran virus corona sudah gawat darurat. Pemerintah juga perlu meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi pandemi covid-19 saat ini. "jadi mohon, situasi yang sudah gawat darurat dan carut marut ini diakui, minta maaf dan memberikan bantuan konkret," kata inisiator platform laporcovid-19 irma hidayana dalam sebuah webinar, senin (5/7). Penyebaran covid-19 di indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan data satgas penanganan covid-19, sampai dengan minggu (4/7) ada 295.228 kasus aktif di indonesia. #div-gpt-ad-1589439603493-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } secara kumulatif, jumlah kasus positif di indonesia mencapai 2.284.084. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.928.274 dinyatakan sembuh dan 60.582 lainnya meninggal akibat covid-19. Di sisi lain, kementerian kesehatan menyatakan bahwa ketersediaan oksigen untuk pasien covid-19 di indonesia mulai terbatas, lantaran jumlah pasien covid-19 di rumah sakit melonjak.

Dengan keadaan seperti itu, irma juga meminta agar pemerintah mengakhiri komunikasi yang menyatakan indonesia sedang baik-baik saja. Sebaliknya, saat ini kondisi indonesia sedang dalam keadaan gawat darurat. "kita sedang tidak baik-baik saja, karena pencitraan yang menjelaskan bahwa kita sedang baik-baik saja itu hanya menumbuhkan ketidakwaspadaan masyarakat," ujarnya. Menurut dia, pemerintah harus segera mengubah pola komunikasi mereka.

Sebab jika pemerintah terus mengulang-ulang pernyataan kondisi indonesia baik-baik saja, maka masyarakat akan menjadi lebih lengah. "saya tidak ingin, kami sebagai masyarakat disalahkan lagi untuk tidak taat prokes. Bagaimana mau taat prokes kalau kami diberitahu kalau situasinya tenang-tenang saja," paparnya. Dosen fakultas hukum universitas airlangga herlambang p.

Wiratraman menambahkan, ada tiga kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Pertama, mengenai tingginya angka kasus covid-19 di indonesia. Kemudian, yang kedua adalah ambruknya fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, ketersediaan oksigen sehingga banyak warga yang meninggal. Kegagalan yang ketiga yakni tingginya angka tenaga kesehatan yang meninggal.

Menurut dia, kegagalan pemerintah terjadi karena pemerintah abai, alih-alih menutup dan membatasi mobilitas, pada awal pandemi pemerintah malah mempromosikan wisata. Kemudian, herlambang menilai pemerintah lamban dalam menanggapi ledakan kasus covid. "ketiga, pemerintah terlalu fokus pada ekonomi. Keempat, pemerintah masih denial akan ledakan kasus.

Kelima, pemerintah tidak mengupayakan secara sistematik upaya 3t, dan pembungkaman terhadap mereka yang menyuarakan atau mengkritisi penanganan pandemi," jelas herlambang. Oleh sebab itu, menurut dia, presiden joko widodo harus menyampaikan permintaan maaf karena gagal dalam penanganan pandemi. "kematian yang tak bisa diantisipasi dengan pelayanan medis, menunjukkan fakta jelas tentang kegagalan negara dan dapat disebut sebagai constitutional failure," ujar herlambang. "pemerintahan jokowi harus meminta maaf terbuka dan menegaskan tanggung jawab hukum dan politiknya," imbuhnya.