Soal kebocoran data penduduk, dpr: memalukan dan harus dilakukan investigasi : okezone nasional jakarta – anggota komisi ii dpr, guspardi gaus menyatakan, dugaan kebocoran data 279 juta penduduk indonesia sesuatu yang sangat memalukan dan memilukan. Ini merupakan sebuah peringatan, bahwa lemahnya ketahanan siber di negara ini. “dugaan kebocoran data masyarakat indonesia menjadi bukti perlindungan data pribadi di tanah air masih sangat lemah. Dan ujung-ujungnya masyarakat yang selalu menjadi korban,” ujar guspardi kepada wartawan, senin (24/5/2021). politikus pan ini, sudah mendapatkan informasi dari direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil (dirjen dukcapil) kementerian dalam negeri (kemendagri), zudan arif fakhrulloh yang sudah memastikan bahwa kebocoran data bukan berasal dari kemendagri.

Kemudian, sambung dia, berdasarkan hasil penelusuran kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) yang disampaikan juru bicaranya telah menemukan dugaan bahwa sampel data yang beredar identik dengan data dari bpjs kesehatan. Baca juga: terkait kebocoran data 279 juta wni, kominfo akan blokir raid forums dan akun kotz “kominfo semestinya mengambil langkah cepat dengan memblokir segera situs raidforums.com sehingga akses ke situs tersebut tidak bisa dilakukan,” desak guspardi. Oleh karena itu, legislator asal sumatera barat ini berharap kawan-kawan di komisi ix dpr bisa segera memanggil direksi bpjs kesehatan untuk dimintai keterangannya. Pemanggilan itu sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Di samping itu, kata dia, pemerintah juga harus segera menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data 297 juta penduduk indonesia. Apakah benar website bpjs kesehatan yang berhasil dibobol atau sistem informasi lain yang diretas. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya mesti segera bertindak untuk mencari tahu apa penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data yang diperjualbelikan di forum peretas raidforums.com dan sekarang viral di media sosial. guspardi juga berharap dan meminta agar semua penyedia platform digital dan pengelola data pribadi semakin meningkatkan dan menjaga keamanan data pribadi yang dikelola dengan menaati ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku serta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan. “selanjutnya, pemerintah perlu melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak berulang lagi kedepannya. Sehingga upaya pelindungan data pribadi bisa dijamin.